PNPM MANDIRI, UPAYA KELUAR DARI KEMISKINAN pnpmlogoKemiskinan masih menjadi beban persoalan bangsa. Meski sejak didirikannya Republik ini bercita-cita menuju masyarakat adil-makmur (artinya, bebas dari kemiskinan) kenyataannya problem kemiskinan tetap dialami dan menjerat kehidupan warga kebanyakan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah seluruh penduduk. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut mendorong pemerintah membuat target penurunan jumlah penduduk miskin. Seperti ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 yang menetapkan bahwa hingga akhir tahun 2009 angka penurunannya akan diupayakan sebesar 8,2 persen. Untuk mencapai itu akan ditempuh triple track strategy mencakup penanggulangan kemiskinan (pro-poor); perluasan kesempatan kerja (pro-job); dan peningkatan pertumbuhan (pro-growth). Sejalan itu dalam sidang kabinet pada 7 September 2006 ditetapkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan itu ditindaklanjuti dengan pengumuman pemerintah untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mulai tahun 2007. PNPM sendiri sejatinya bukan merupakan program baru. Ia merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, diintegrasikan dua program, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa/kelurahan. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan menjadi penerima manfaat PNPM ini. Presiden SBY sendiri telah menetapkan nama program ini menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat menjadi Program Mandiri yang bertujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini menjadi satu diantara program utama penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin; Askeskin; BOS; pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif; peningkatan ketahanan pangan; sertifikasi tanah bagi rakyat miskin; dll. PNPM Mandiri 2007 mencakup 21,92 juta orang atau 5,46 juta KK miskin di perdesaan dan 10 juta orang atau 2,5 juta KK miskin di perkotaan. Lapangan kerja baru yang diciptakan PNPM Mandiri di tahun 2007 diperkirakan sekitar 12,5-14,4 juta orang dengan patokan dimana pada setiap desa tercipta 250 lapangan kerja per tahun. Perlu diketahui PNPM Mandiri sekaligus merupakan instrumen program untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) sehingga di dalamnya dikembangkan paket-paket pemberdayaan masyarakat yang baru yang secara khusus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pencapaian MDGs di lokasi tersebut, misal untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan; mengurangi jumlah kematian anak; dll. Karenanya kurun waktu PNPM Mandiri berkemungkinan diperluas sejalan dengan cakupan waktu pencapaian MDGs, yaitu tahun 2015. Hingga tahun 2009 (Data Menkokesra, tahun 2008) besarnya dana yang akan dikucurkan melalui PNPM Mandiri akan mencapai Rp 32,06 triliun, dimana pada tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara Rp 0,5-1,5 miliar. Mulai tahun 2008, BLM diproyeksikan naik menjadi Rp 3 miliar per kecamatan per tahun. Pembiayaan program berasal dari Pemerintah Pusat (APBN); Pemerintah Daerah (APBD); dan swadaya masyarakat. Lapangan kerja baru yang bisa diciptakan di tahun 2009 jika per kecamatan per tahun mendapat Rp 3 miliar adalah sebesar 24 juta orang secara langsung dan sebesar 16 juta orang secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat dari PNPM Mandiri. Kelompok utama yang menjadi sasaran PNPM Mandiri adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan; kelembagaan masyarakat di perdesaan; dan kelembagaan pemerintah lokal. PNPM Mandiri di Lampung Penting diketahui bahwa di Lampung Program Mandiri telah diterapkan sejak tahun 1998. Di awal pelaksanaannya program ini dikenal sebagai Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Di tahun 1998 PPK di Lampung hingga tahun 2007 men-cover 78 kecamatan di 8 kabupaten (Lampung Tengah; Lampung Utara; Lampung Timur; Tulang Bawang; Way Kanan; Lampung Selatan; Tanggamus) dengan total BLM PPK 1998-2007 sebesar Rp 288.500.000.000,-. Memasuki tahun 2008 dengan diintegrasikannya PPK kedalam PNPM Mandiri wilayah sasaran program (covering area) –nya bertambah hingga meliputi 91 kecamatan di 8 kabupaten yang sama. Dan dengan adanya penambahan itu bila dihitung total BLM yang disalurkan dari 1998 hingga 2008 maka besaran nilai bantuannya mencapai angka Rp 407.978.510.000,-. Dari penilaian program pengelolaan dana sebesar ini mencapai beberapa keberhasilan. Diantara keberhasilannya adalah tingginya keterlibatan warga miskin dan perempuan dalam pelaksanaan program; tersedianya lapangan kerja; mulai terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/antar desa; terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif; berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri bagi masyarakat; terlembaganya pengelolaan dana bergulir; dll. Khususnya mengenai kesempatan kerja yang berhasil diserap melalui PNPM Mandiri di Lampung di tahun 2007 mencapai 231.009 tenaga kerja (dalam PNPM Mandiri diistilahkan sebagai HOK= Hari Orang Kerja) dengan nilai dana Rp 5.775.225.000,-. Namun bila dihitung dari sejak pelaksanaan PPK yang pertama maka sampai dengan tahun 2007 tenaga kerja yang terserap di kesempatan kerja yang disediakan oleh PNPM Mandiri adalah sebanyak 1.107.646 HOK atau setara dukungan dana Rp 27.691.150.000,- Sementara, pada tingkat penyerapan ekonomi bergulir (baik itu dukungan untuk Ekonomi Produktif/UEP dan dana simpan pinjam/SPP), menurut data mutakhir PNPM Lampung, nilai pinjaman UEP yang ada di masyarakat sampai dengan bulan Maret 2008 adalah sebesar Rp 43.320.626.717,-. Di kurun waktu yang sama pinjaman SPP yang berputar di masyarakat mencapai Rp 28.940.063.466,-. Dan total aset produktif di Provinsi Lampung berdasar catatan data hingga bulan Januari 2008 adalah senilai Rp 45.257.425.197,-. Pada aspek pembangunan prasarana fisik PNPM Mandiri di Lampung hingga tahun terakhir berhasil membangun beragam infrastruktur yang tersebar di 8 kabupaten seperti jalan (816 unit/total panjang 1.010 Km); jembatan (206 unit); sarana air bersih (1.106 unit); pipanisasi air (19 Km); MCK (16 unit); irigasi (38 unit/panjang 29 Km); drainase (14 Km); pasar baru (56 unit); listrik (13 unit); talud/brojong (38 Km); tanggung (13 Km); gorong-gorong (3.397 unit); dll. Lain halnya di bidang kegiatan pendidikan dan kesehatan, hingga kini berhasil terbangun pos kesehatan (141 unit); sekolah baru (133 unit); rehab gedung sekolah (112 unit); beasiswa (847 siswa); dll. Cukup menggembirakan bahwa hasil audit terhadap penggunaan dana non prosedural selama periode pelaksanaan program tahun 1998-2008, yang dilakukan konsultan/fasilitator dan hasil pemeriksaan eksternal BPKP, temuan prosentase penggunaan dana non prosedural terhadap BLM hanya 0,36%. Sementara hasil audit auditor independen menyatakan penyimpangan dana yang ditemukan adalah kurang dari 1%. Kedepan, program ini masih menghadapi beragam tantangan. Diantaranya adalah proses berliku untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif sesuai Permendagri No. 66/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu dan mekanisme pengelolaan. Tapi belajar dari pengalaman keberhasilan PNPM Ma ndiri sepenuhnya terletak di tangan para pelakunya, mulai dari desa hingga tingkat provinsi.
0 komentar:
Posting Komentar